Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 821/0346/BKD-2022, tanggal 28 Januari 2022. Pejabat yang dilantik adalah Zaenuddin sebagai Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat, Maswar Dedi, sebagai Kepala Bapenda, Adib Alfikri Kadis PM-PTSP, Arry Yuswandi sebagai Kadis Sosial, dan Novrial sebagai Kadis Kearsipan dan Perpustakaan.
Selanjutnya, Wardarusmen sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Benny Warlis sebagai Staff Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan, dan SDM, serta Hefdi sebagai Kabiro Administrasi Pembangunan. Sementara satu pelantikan jabatan promosi yaitu Luhur Budianda sebagai Kadis Pariwisata.
Gubernur mengatakan, pengambilan sumpah dan rotasi jabatan utamanya dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik, serta demi tercapainya program dan kegiatan prioritas pemerintah daerah. Ia juga menegaskan, bahwa pelantikan yang dilakukan sudah melewati pertimbangan yang mendalam.
"Parameter utama yang digunakan dalam menentukan jabatan setiap pegawai dilakukan melalui pertimbangan kapasitas, kompetensi, integritas, loyalitas, moralitas dan komitmen kepada tugas dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah," tegas Gubernur.
Ia berharap dengan rotasi ke jabatan yang baru, pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menghasilkan inovasi-inovasi baru pula. Karena menurut Buya dalam konteks ini mutasi pejabat harus dimaknai sebagai suatu penugasan, dan amanah yang harus diemban dengan niat yang tulus untuk mengabdi sehingga dapat memberikan hasil yang optimal.
"Harapan kami kepada Bapak Ibu, mampu meningkatkan kinerja ASN yang dipimpin, kinerja unit kerja, maupun organisasi secara keseluruhan, dan mendorong interaksi positif di lingkungan pemerintah. Sehingga tercapai apa yang sudah ditetapkan sebagai target setiap tahun," pungkasnya.
Enam Bulan Kedepan, Gubernur Akan Mengevaluasi seluruh Pejabat Tinggi Pratama
Selama enam bulan kedepan, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Buya Mahyeldi akan melakukan evaluasi kepada seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemerintah Provinsi Sumbar. Para pejabat diharapkan mampu bergerak cepat, tidak hanya bekerja pada zona nyaman dan menciptakan inovasi.
Hal itu ditegaskan gubernur usai melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemprov Sumbar, di Auditorium Gubernuran, Senin (31/1/2022) pagi.
Jabatan sebagai kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menurut Buya Mahyeldi, adalah jabatan penting dan strategis untuk mejalankan program-program prioritas yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu seorang kepala OPD harus harus mampu mendorong interaksi dan komunikasi positif untuk memaksimalkan kinerja. Membangun komunikasi yang intensif dengan berbagai pihak, di ranah dan di rantau, di dalam dan luar negeri.
Disamping itu, gubernur juga menambahkan, secara internal, para pejabat juga harus bisa melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka peningkatan pelayanan dan menghadirkan inovasi dan hal-hal baru. Kapasitas, kompetensi, integritas, komitmen dan niat yang tulus untuk mengabdi.
"Karena itulah pentingnya mutasi dan rotasi ini sebagai bagian untuk menambah pengalaman, wawasan dan pembelajaran lainnya. Supaya jangan bisa bekerja pada zona nyaman saja. Berdasarkan hasil evaluasi, masih ada OPD yang belum menghadirkan inovasi. Karena itu dalam 6 bulan kedepan akan kita evaluasi, apakah masih begitu saja," tegas gubernur.
Turut hadir dalam acara pelantikan Wakil Gubernur Audy Joinaldy, Ketua TP. PKK Ummi Harneli Bahar, perwakilan Gabungan Organisasi Wanita (GOW), dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Sumbar, Ny. Lina Hansastri. (Rel/bd)
