 |
| Riza Aditya Nugraha |
Padang Panjang, pasbana - Keluarnya hasil survey yang dilakukan oleh Jurusan Sosiologi FIS UNP Padang yang mana mendapati keadaan pendidikan literasi politik untuk pemilih milenial di Sumatera Barat masih rendah merupakan bentuk kegagalan partai politik dalam memberikan edukasi pendidikan politik kepada masyarakat Sumatra Barat. Hal ini terbukti dengan temuan bahwa pemilih milenial hanya memahami suatu keadaan terhadap defenisi dan aktivitas politik saja, tapi tidak dengan memahami substansi terkait dengan hakikat pemilu yang sebenarnya.
Penelitian yang dilakukan dengan mensurvey 858 reaponden yang tersebar di 28 nagari/kelurahan pada 10 kabupaten dan kota di Sumbar ini, menarik perhatian salah satu Anggota DPRD Kota Padang Panjang dari Fraksi Gerindra, Riza Aditya Nugraha, SH.
Aditya menyampaikan bahwa pendidikan politik merupakan tugas bersama dalam rangka mencerdaskan kehidupan demokrasi di Indonesia. Partai memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga tujuan dari demokrasi itu dapat dipahami secara luas. Dikatakan juga bahwa sebetulnya yang menjadi permasalahan dengan kondisi ini adalah para pemilih dari golongan kaum muda ini masih banyak yang tidak memahami tugas dan kewenangan lembaga penyelenggara pemilu yaitunya KPU dan Bawaslu.
"Pengetahuan generasi milenial terhadap tugas dan kewenangan KPU dan Bawaslu sebagai lembaga yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemilu ternyata masih rendah, ini butuh usaha lembaga ini untuk terus melakukan sosialisasi. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah dengan pendidikan politik yang mestinya juga diberikan oleh partai politik," ungkap Anggota Banggar ini saat ditemui dikediamannya. Sabtu (02/07).
Selain itu, kader Gerindra yang baru saja menyelesaikan pendidikan Partai di Hambalang ini mengatakan bahwa pihaknya akan terus bersinergi dalam memetakan konsep gerakan literasi politik untuk generasi milenial. Salah satunya dengan sering melakukan diskusi dengan generasi milenial.
"Kita akan terus melakukan sosialisai dengan cara diskusi dengan generasi milenial ini. Dengan cara itu kita bisa memberikan pendidikan politik. Saya bersama-sama dengan kader yang telah mengukuti pelatihan pendidikan di Hambalang mendapatkan amanah dari pak Prabowo Subianto untuk terus memberikan pendidikan politik agar perpolitikan di Indonesia berjalan sebagaimana amanah konstitusi negara kita," ungkapnya.
Ditambahkannya bahwa jika melihat kondisi literasi yang sangat minim terhadap pemilih akan mempengaruhi kualitas pemilu. Dikatakannya bahwa temuan lain yang menarik adalah ternyata milenial mendapatkan informasi lebih banyak melalui media sosial.
"Semuanya karena selama ini kaum milenial mendapatkan informasi dari medsos generasi milenial tidak mendapatkan pemahaman secara baik dan setengah- setengah karena itu harus dibimbing tentang pengetahuan seputar sentuhan substantif," ungkapnya.
Kedepannya menurut anggota Komisi I ini mengatakan akan berupaya membangkitkan dan mengembangkan kepada generasi Z dan Y memiliki hati nurani politik, rasa etika politik dan tanggung jawab politik, agar tujuan pendidikan politik menjadi insan politik terpuji bukan memupuk egoisme dan menjadi bintang politik.
"Dengan sikap dan kebijakan serta peka terhadap permasalahan sosial menjadi salah satu cara memberikan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat kita. Selama ini masyarakat memiliki persepsi bahwa politik itu selalu berupa uang. Hal ini yang mesti kita berikan pemahaman kepada masyarakat agar persepsi tersebut hilang dari memori kolektif masyarakat," tutupnya. (JE)
