PADANG PANJANG, — Enam Fraksi DPRD Kota Padang Panjang menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD 2022 dan Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, di Ruang Sidang DPRD setempat, Selasa (20/9).
Pemandangan Umum ini disampaikan pada Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Yulius Kaisar didampingi Imbral, S.E yang dihadiri Wali Kota Padang Panjang, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, Forkopimda, Kepala Kemenag, Drs. H. Alizar, M.Ag, Sekretaris Daerah Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, asisten, staf ahli, kepala OPD, camat dan lurah se-Kota Padang Panjang.
 |
| Fraksi Golongan Karya, Yovan Fadayan Remindo, S.I.Kom Datuak Bagindo Kayo |
Adapun pada penyampaian tersebut, Fraksi Golongan Karya yang disampaikan Yovan Fadayan Remindo, S.I.Kom Datuak Bagindo Kayo, meminta penjelasan penurunan retribusi daerah 5,32%, kekayaan daerah turun 3,88%, serta lain-lain pendapatan yang sah turun sebesar 10,3%.
“Kami mohon penjelasan lebih rinci apa penyebab turunnya target penerimaan BLUD RSUD tentang penyebab turunnya PAD pada objek tersebut,” ujarnya.
Selain itu Fraksi Golkar juga mempertanyakan terkait dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Bersama Mendagri nomor \500/4825/SJ tentang Pengunaan Belanja Tak terduga dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan Permenkeu Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi bahwa untuk mengantisipasinya diperlukan kebijakan pengangaran belanja wajib perlindungan sosial pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 2% berupa pemberian bantuan sosial , penciptaan lapangan kerja dan pemberian subsisi sector transportasi angkutan umum maka kami Fraksi Golongan Karya meminta OPD betul-betul menyiapkan dan memverifikasi Kembali data-data calon penerima serta melakukan pengawasan dalam pelaksanaan dilapangan sehingga langkah yang dilakukan tepat sasaran dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
 |
| Fraksi Gerindra, Yudha Prasetia |
Untuk Fraksi Gerindra yang disampaikan Yudha Prasetia, pihaknya menilai belum optimal terbukanya lapangan kerja di Padang Panjang. Dituntut inovasi dari Pemerintah Daerah dalam hal penanganan dampak dari penghapusan tenaga harian lepas (THL) ke depan, agar tidak terjadi pembludakan pengangguran di Padang Panjang.
Selain itu Fraksi Gerinda meguraikan, dalam penyampaian nota keuangan saudara yang berkaitan dengan perubahan anggaran pendapatan kami melihat bahwa terjadinya kenaikan sebesar 0,14% dari Rp. 541.419.707.666 menjadi Rp. 542.190.324.302, tetapi kenaikan pendapatan ini hanya terjadi pada alokasi pendapatan transfer saja sedangkan pendapatan lainya masih dalam trend penurunan. Kami Fraksi Gerindra ingin mempertanyakan kepada saudara walikota apa yang sebenarnya menjadi kendala terjadinya penurunan dari target pemerintah kota padang panjang terkait pendapatan asli daerah (PAD) ini, mulai dari penurunan pendapatan pajak, retribusi dll.
 |
| Fraksi Nasdem, Kiki Anugerah Dia, S.E |
Sedangkan Fraksi Nasdem, Kiki Anugerah Dia, S.E menanyakan Belanja Modal yang mengalami penurunan sebesar -2,30% atau sebesar Rp1.729.382.723,70 yaitu dari Rp75.105.267.402 sebelum perubahan menjadi Rp 73.375.884.678,30 setelah perubahan.
“Kami mempertanyakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi, diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial pada APBD 2022 sebesar 2%. Berupa pemberian bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja dan pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum,” katanya.
Kami dari Fraksi NasDem ingin mempertanyakan juga formula apa saja yang di siapkan pemerintah daerah agar pendapatan daerah melaju kearah yang lebih positif. Dan kami belum melihat keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, karna pendapatan asli daerah lebih banyak di sumbangkan oleh orang sakit saja. Bukan dari penerimaan pajak, retribusi dan perusahan milik daerah seperti PDAM.
 |
| Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa, Puji Hastuti, A.Md |
Sementara itu Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa, Puji Hastuti, A.Md meminta kepada Pemerintah Daerah untuk tidak menggeser, mengurangi, atau membuang program yang menjadi fokus pembangunan yang telah ditetapkan. Pihaknya juga ingin mengetahui sejauh mana pengoptimalan pengelolaan Pasar Pusat Padang Panjang.
Selanjutnya Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa menanyakan, apa dan bagaimana materi muatan dalam Ranperda pengelolaan keuangan daerah dikota Padang Panjang. Bagaimana azas serta konsep dasar peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah di kota Padang Panjang.
Kami juga berpendapat perlu dan pentingnya untuk melakukan pengkajiaan kembali secara mendalam pengelolaan keuangan daerah serta penyesuaian kearifan lokal sebagai bentuk upaya pelaksanaan good governance yang mendukung percepatan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Perlu kiranya menyusun Perda melalui mekanisme kajian tentang pengelolaan keuangan daerah dengan mempertimbangkan landasan filosis dan Yuridis Sosiologis sebagaimana lazimnya.
Kami juga ingin mengetahui pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan sistim pengelolaan keuangan yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat yang taat pada peraturan perundang-undangan, tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta dihararapkan pula akan meningkatkan formasi dan memperbaiki kualitas pengelolaan APBD.
 |
| Fraksi PAN, Zulfikri, S.E Datuak Gindo Malano |
Dari Fraksi PAN, Zulfikri, S.E Datuak Gindo Malano menyampaikan, secara substansi belanja daerah bertujuan untuk masyarakat, tentunya aplikasinya menyentuh dengan kebutuhannya sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, kami ingin menanyakan apakah belanja daerah ini sudah dan akan meningkatkan daya guna dan hasil guna serta akuntabilitas dari setiap pengalokasian anggaran. Kami ingin memperdalam dari permasahan utama belanja daerah pada perubahan APBD ini mungkin tidak hanya dari inflasi global yang sebenarnya bisa diatasi dengan biaya APBD kita yang cukup memungkinkan untuk menutup kekurangan dengan sedikit inovasi dari pemerintah daerah, untuk itu kami ingin diberikan penjelasan mengurai permasalah penggunaan belanja yang efisien dan akuntabilitas. Maka dari itu kami mempertanyakan belanja daerah yang dipergunakan sampai periode ini terhadap pelaksanaan target RPJMD.
“Dari rencana penerimaan pembiayaan yang dianggarkan terjadi penurunan. Kami berharap penerimaan pembiayaan didapat dari sumber yang lain,” ujarnya.
 |
| Fraksi PBB-PKS, Idris Al Hafizh, S.Pd |
Fraksi PBB-PKS, Idris Al Hafizh, S.Pd, juga meminta Walikota agar mengawal secara tepat pengelolaan dana insentif Rp1,6 miliar yang dialokasikan untuk menekan inflasi yang terjadi. Dan, meminta agar segera merealisasikan tunjangan untuk guru-guru swasta yang sudah dianggarkan dan disepakati sebelumnya. serta meninjau ulang gaji bagi PTT yang ada di RSUD, terutama yang sudah cukup lama menerima gaji dibawah UMR, kisaran 1,8 sampai 2 jt.
Kami dari Fraksi PBB-PKS juga belum melihat apa bentuk kebijakan konkrit yang mumpuni dan berdampak langsung terhadap pengendalian lonjakan inflasi yang terjadi, yang jelas efek kebijakan pemerintah menaikan BBM ini telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, terutama masyarakat menengah kebawah yang mayoritas, tentu kebijakan yang kami minta adalah kebijakan yang bersifat produktif untuk jangka Panjang, bukan instan dan berefek sindrom suka menengadah dan malas. Kita tahu bantuan berupa sembako dan sejenisnya ini hanya untuk menghilangkan rasa sakit sesaat, setelah itu malarat. Pemerintah harusnya sudah mempersiapkan Langkah-langkah antisipatif dan punya ide dan kreatifitas untuk berjaga-jaga untuk menanggulangi arus lonjakan efek kenakan BBM ini.
Kami dari fraksi PBB-PKS menyarakankan masing-masing OPD memahami postur anggaran yang dikelola, dengan keterbatasan anggaran yang ada berharap adanya kreatifitas untuk pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan eifsien serta tepat sasaran dan berfikir untuk mencari peluang suntikan pendapatan, misalnya saja Dinas Kesehatan, harusnya bisa mangalokasikan dana untuk biaya foging untuk penaggulangan DBD yang mewabah. Begitu juga dengan OPD lainnya.
"Kepada Saudara Walikota meskipun sekarang porsi perhatian nya lebih untuk terwujudnya sport center, kita tidak boleh lupa, pusat pasar raya sebagai icon pengembangan ekonomi masyarakat, ini belum menemukan formula yang memberikan solusi aktifitas pasar yang sehat, begitupun jangan lupa dengan Islamic centre sebagai icon pusat aktifitas keagamaan bagi masyarakat serambi mekah harus terus ditingkatkan," tutup Idris Al Hafizh mewakili Fraksi PBB-PKS. (Put)
.jpg)
