PASBANA, PADANG - Penolakan kenaikan harga BBM dilakukan oleh ribuan massa yang tergabung dari berbagai Universitas yang ada di Kota Padang, Rabu 7 September 2022.
Demonstran berorasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di depan Gedung DPRD Sumatera Barat dengan membawa ratusan sepanduk bertuliskan penolakan kenaikan BBM bersubsidi.
Aksinya dimulai dengan orasi di depan gedung DPRD Sumbar dari berbagai aliansi, ada dari BEM SB, UNP, dan Universitas lainya.
"Kami tolak kenaikan BBM bersubsidi yang hanya menyengsarakan masyarakat, Semenjak BBM naik Harga semua harga melonjak, apakah selamanya politik itu kejam," tulis dari beberapa sepanduk mereka.
Massa dari sejumlah Universitas Kota Padang mulai berdatangan di depan Gedung DPRD Sumbar melakukan aksi penolakan kenaikan BBM bersubsidi. Massa mulai berdatangan penuhi kawasan Gedung DPRD Sumbar sekira pukul 12.30 WIB.
Spanduk besar terlihat dipajang di gerbang pintu masuk gedung DPRD Sumbar dengan tulisan "07 September #UIN IB libur dialihkan ke DPRD Sumbar," tulis mereka di Spanduk yang menutupi gerbang tersebut.
Aksi demo yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa ini juga turut mendapat dukungan dari warga yang melintasi jalan di Kantor DPRD Sumbar tersebut.
"Jangan pulang sebelum DPRD Sumbar menyetujui tuntutan kalian, kebijakan menaikan harga BBM harus dicabut," ujar seorang pengendara yang melintasi jalan lokasi aksi demo, Rabu.
Aksi demo diwarnai berbagai orasi yang datang dari perwakilan masing-masing BEM. Kondisi berlangsung damai, kendati Ketua DPRD Sumbar Supardi tidak menemui mereka.
Koordinator Pusat Aliansi BEM Sumbar, Irwandi mengatakan, dalam aksi demo itu, ada empat tuntutan yang disampaikan yakni, pertama, menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena berdampak buruk pada perekonomian masyarakat yang baru bangkit setelah pandemi Covid-19.
Kedua, mendesak pemerintah untuk menunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung pada masyarakat, dan anggaran itu diharapkan agar dialihkan kepada subsidi BBM.
Keempat, mendesak Menteri Keuangan untuk melakukan transparansi dana alokasi subsidi BBM.
Tuntutan dari ribuan mahasiswa itu diterima langsung oleh Wakil DPRD Sumbar dari Fraksi PKS Irsyad Syafar. Dia menegaskan tuntutan dari ribuan mahasiswa itu mendapat dukungan dari DPRD Sumbar.
"Kami akan menyampaikan aspirasi dari para mahasiswa ini. Dari fraksi PKS juga menolak adanya kebijakan kenaikan BBM bersubsidi. Kami akan perjuangan aspirasi ini," tegas Irsyad.(rel)
