PASBANA, PAYAKUMBUH - Wali Kota Riza Falepi meminta aparatur di kelurahan untuk door to door secara bertahap ke rumah-rumah warga untuk memastikan masyarakatnya telah memiliki kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.
"Utamakan datangi rumah orang miskin, pastikan mereka dapat BPJS. Tolong jaga ritme pengawasan meski capaian kita dudah cukup tinggi, hanya sekitar 4 persen lagi," kata Riza saat pencanangan universal health coverage (UHC) kepesertaan JKN-KIS di lantai III kantor wali kota, baru-baru ini.
Riza mencemaskan adanya masyarakat yang ikut BPJS mandiri, namun kemudian saat mereka sakit dan dirawat di rumah sakit, mereka menjadi kesusahan, istilahnya sakit jadi miskin (Sadikin).
Riza menginginkan agar universal health coverage (UHC) dapat dipertahankan, pihaknya terus berupaya agar setiap warga punya kartu BPJS, tetapi persoalan klasiknya masih ada orang yang tidak peduli dengan kesehatan, menganggap enteng urusan BPJS.
"Orang yang tidak peduli ini banyak yang pas sakit baru cari saya. Padahal kita selalu nyinyir sedikit dengan masyarakat, apakah BPJSnya terus aktif," kata Riza.
Sementara itu, tandasnya, Pemerintah Kota Payakumbuh masih punya anggaran, namun tak tersalurkan, masih ada sekitar 500 kuota yang tersedia, termasuk slot bagi bayi yang baru lahir.
"Jangan dibiarkan tidak terpenuhi, sementara sudah dianggarkan, ini perlu dimaksimalkan, anggaranpun takkan jadi silpa. Saya minta dengan sangat camat dan lurah tolong kontrol kepesertaan BPJS warganya, cek mereka yang ikut secara mandiri atau dibantu pemda," tegasnya.
Riza juga meminta agar pendataan peserta BPJS yang ditanggunh pemerintah jangan salah sasaran. Yang sering lupa itu mengingatkan masyarakat saat mereka yang berurusan dengan dinas yang melayani administrasi kependudukan.
"Ada yang ikut BPJS namun menunggak karena masalahnya tak kuat membayar, kalau mereka layak dibantu maka berikan bantuan melalui BPJS yang ditanggung pemerintah. Kita sudah punya aturan Perwako tentang peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang bisa didaftarkan Pemko Payakumbuh," katanya.
Riza juga mengingatkan bawahannya agar berorientasi melayani masyarakat, urusan BPJS ini menjadi perhatian bersama-sama.
"Jangan dibiarkan data yang sedikit ini membuat lalai, kita naikkan menuju 100 persen," tukuknya.
Sementara itu Deputi Direksi Wilayah Sumbagteng dan Jambi Eddy Sulistijanto Hadie menyampaikan selama lebih dari delapan tahun berjalan, pertumbuhan peserta Program JKN-KIS terbilang cukup pesat. Jumlah kepesertaan program ini telah mencapai lebih dari 244,6 juta jiwa dari seluruh penduduk Indonesia, yang berasal dari berbagai segmen termasuk penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah melalui integrasi Jaminan Kesehatan Daerah.
"Kami menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih atas niatan mulia Pemerintah Kota Payakumbuh, yang berkomitmen mendaftarkan seluruh penduduknya menjadi peserta Program JKN-KIS," ujarnya.
Ditambahkan Eddy, per September 2022 jumlah penduduk yang telah memiliki jaminan kesehatan melalui Program JKN-KIS di Kota Payakumbuh sebanyak 136.382 jiwa atau sudah 96.17 % dari Jumlah penduduk sebanyak 141.813 jiwa.
"Dengan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Payakumbuh, kami yakin perlindungan Program JKN-KIS akan semakin luas dirasakan oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Payakumbuh," tukuknya.
Terakhir, Eddy menyampaikan hingga saat ini untuk pemenuhan hak peserta dalam rangka mendapatkan Pelayanan Kesehatan, BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan 27.549 Fasilitas Kesehatan seindonesia, dan untuk Kota payakumbuh BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan 17 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, dan 5 Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan se Kota Payakumbuh.
Dalam acara tersebut turut hadir Sekretaris Daerah Rida Ananda, Kepala BPJS Cabang Payakumbuh Febri Yanti, Ketua Tim Koordinasi Pemerintah Daerah Dafrul Pasi, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Yuneri Yunirman, Kepala OPD, Camat dan Lurah se Kota Payakumbuh.
Juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan antara Wako Riza Falepi dengan BPJS Kesehatan serta penyerahan kartu JKN-KIS secara simbolis kepada masyarakat. (BD)
