Padang, pasbana - Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy memberikan tanggapan terhadap evaluasi mahasiswa atas dua tahun berjalannya kepemimpinan Mahyeldi-Audy di Sumatra Barat.
Tanggapan itu disampaikan Audy Joinaldy saat menerima audiensi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Sumbar, secara langsung di halaman Kantor Gubernur, Rabu (1/03/2023).
Aspirasi dan tuntutan yang dilontarkan mahasiswa antara lain yaitu berkaitan dengan realisasi janji kampanye dan 25 program unggulan yang digagas Mahyeldi dan Audy Joinaldy. Khususnya mengenai infrastruktur, pertanian, perekonomian hingga penurunan prevelansi stunting, dan kekerasan seksual.
Berkaitan dengan infrastruktur, mahasiswa mempertanyakan progres pembangunan Stadion Utama Sumatra Barat, Gedung Kebudayaan dan Jalan Tol Padang-Pekanbaru.
Dijelaskan Wakil Gubernur, pembangunan Stadion Utama Sumatra Barat sudah berjalan selama enam tahun sebelum masa jabatan Mahyeldi-Audy dengan rencana penganggaran 600 miliar.
Diakui Wagub pembangunan Stadion itu sempat terhambat akibat pandemi COVID-19. Jika pada waktu pembangunan tetap dilanjutkan maka sektor kesehatan dan penanganan COVID-19 dikhawatirkan akan terbengkalai.
Oleh karena itu, Pemprov dan DPRD Sumbar melakukan analisis ulang untuk menghemat biaya pembangunan stadion. Setelah dilakukan penghitungan ulang dengan skema baru dibutuhkan dana sebesar Rp130 miliar.
“Kita akan anggarkan di tahun 2024,” ujarnya.
Ia melanjutkan, saat ini lapangan dan tribun barat Stadion sudah selesai dibangun. Sementara tiga sisi tribun lainnya telah tertutup.
Ia melanjutkan, saat ini lapangan dan tribun barat Stadion sudah selesai dibangun. Sementara tiga sisi tribun lainnya telah tertutup.
Terkait Gedung Kebudayaan, Wagub Audy Joinaldy menjelaskan, Pemprov Sumbar telah putus kontrak dengan kontraktor. Saat ini rekanan kontraktor tersebut tersandung masalah hukum dan berkasnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan. "Artinya kita akan memulai lagi dari awal,” ujarnya.
Untuk pembangunan jalan tol, Ia menjelaskan pembebasan lahan hingga saat ini telah mencapai 95 persen. Sementara pekerjaan pembangunan fisik terus berjalan secara simultan.
Adapun pembayaran HGU bagi bagi sisa 5 persen pembebasan lahan itu kata Wagub tetap akan segera dibayarkan melalui skema konsinyasi, sembari menunggu penyelesaian sengketa bergulir di pengadilan.
Berkaitan dengan sektor pertanian, Wagub menjelaskan nilai tukar petani meningkat menjadi 110,41 persen. Artinya, indeks harga yang diterima oleh petani, termasuk nelayan lebih besar dari pada indeks harga yang dibayarkan.
"Alhamdulillah NTP kita setahun belakangan ini agak meningkat. Artinya ada sedikit penambahan pendapatan di nelayan, petani dan peternak," jelas Wagub Audy.
Sementara untuk mengatasi masalah kelangkaan pupuk, Wagub telah mengusulkan pada Kementerian Pertanian agar subsidi pupuk dikurangi saja. Dengan catatan alokasi persediaan dan distribusi pupuk harus ditambah.
"Pupuk subsidi rentan diselewengkan karena perbedaan harga yang tinggi. Yang kami inginkan itu persediaan ada. Supaya tidak menimbulkan kesulitan bagi petani untuk mendapatkan pupuk, kita usulkan keberadaan pupuk subsidi dikurangi," sambung Wagub Audy.
Mengenai inflasi dijelaskan Wagub salah satu penyebab tingginya catatan inflasi di Sumatera Barat pada tahun 2022, disebabkan karena pada tahun 2021 harga-harga maupun inflasi di Sumbar tergolong rendah.
Sehingga pada saat ekonomi mulai menggeliat dan terjadi perubahan harga di tahun 2022, mengakibatkan delta harga dan inflasi di Sumbar menjadi tinggi.
Inflasi yang tinggi juga bukan berarti harga di Sumbar paling tinggi di Indonesia. Tapi dapat diartikan harga saat ini dibandingkan dengan periode sebelumnya.
"Kalau tahun ini saya yakin berdasarkan kalkulasi hitungan pertumbuhan ekonomi kita akan meningkat dan inflasi kita akan rendah lagi, karena inflasi sudah mulai di angka yang tinggi," lanjutnya.
Sementara terkait kasus pelecehan seksual, Wagub mengatakan telah menemui Kepala Pengadilan Tinggi Sumbar. Untuk memberikan efek jera,
Ia mengatakan mendukung aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi setimpal terhadap pelaku kekerasan seksual.
Salah satu permasalahan yang terkadang juga ditemukan adalah korban yang takut dan malu melaporkan, serta proses hukum yang dihalangi lingkungan pelaku yang memberikan perlindungan karena menganggap permasalahan dapat diselesaikan secara keluargaan.
"Jadi harus ada hukuman yang setimpal agar ada efek jera untuk pelaku dan mendapat ekspose media supaya tidak hilang begitu saja," kata Wagub.
Sebelumnya ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa selama hampir dua jam di depan Kantor Gubernur Sumbar. Wakil Gubernur Audy Joinaldy kemudian turun menjemput ratusan mahasiswa untuk masuk ke halaman dan duduk bersama dalam dialog bersama jajaran Kepala OPD Pemprov Sumbar. (Rel/bd)
