Solok Selatan, pasbana - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menilai diperlukan optimalisasi sinergisitas seluruh stakeholder dalam penyelesaian masalah stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem di Solok Selatan.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati H. Yulian Efi dalam Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dam Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Solok Selatan secara daring, Rabu (6/4/2023). Roadshow ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Dalam pemaparannya, Yulian mengatakan dua hal tersebut merupakan salah satu faktor yang masih menjadi kendala dalam upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem. Salah satunya adalah keterlibatan pihak swasta.
"Salah satu permasalahan yang dialami adalah masih belum optimalnya sinergisitas semua pihak terkait, termasuk keterlibatan swasta dalam penanganan stunting dan penanggulangan kemiskinan ekstrem," kata Yulian dalam paparannya.
Masalah lainnya yang dihadapi dalam penanganan stunting adalah masih rendahnya sumber air minum dan sanitasi yang layak. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhkan gizi dan perilaku hidup bersih dan sehat juga masih minim.
Sedangkan dari sumber daya pendukung, seperti alat antropometri KIT terstandar dan perbedaan data pengukuran dan penimbangan terhadap balita melalui e-PPBGM dengan data survei SSGI juga menjadi permasalahan lainnya.
Sementara itu, untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem kendala yang dihadapi lantaran masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, dimana rata-rata 54,6% kepala keluarga di Solok Selatan tidak sekolah atau hanya tamatan SD.
Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat pendapatan dan akses serta kesempatan kerja yang lebih rendah. Kondisi ini juga menyebabkan minimnya akses permodalan bagi warga miskin ekstrem sesuai dengan potensi dan kompetensi.
Kondisi terkini, di Solok Selatan terjadi peningkatan prevalensi stunting dari sebelumnya 24,5% menjadi 31,7%. Jumlah ini didapat dari 12.287 balita dengan pengambilan sampel daro 714 balita, sehingga disimpulkan terdapat sebanyak 223 balita mengalami stunting di Solok Selatan.
Sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem sudah dapat tertangani, tercermin dari terjadinya penurunan dari sebelumnya 1,8% atau 3.204 jiwa menjadi 1,5% atau 2.770 jiwa.
Untuk itu, pemerintah kabupaten mengharapkan agar terdapat upaya langsung dari pemerintah pusat untuk hal tersebut, terutama dalam penanganan stunting.
"Diharapkan pemerintah pusat agar melakukan kajian ulang terhadap penggunaan hasil survey SSGI dalam penentuan tingkat prevalensi stunting dan bantuan pengadaan antropometri kit dan peralatan USG terstandar," terang Yulian.
Upaya lainnya yang bisa dilakukan adalah kerja sama seluruh stakeholder di daerah untuk melakukan peningkatan gizi masyarakat melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk meningkatkan status gizi anak.
Upaya penting lainnya yang bisa dilakukan adalah pemenuhan akses layanan dasar yang meliputi pembangunan posyandu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini, serta pembangunan jalan dan jembatan.
Yulian juga menyampaikan agar pemerintah pusat bisa memberikan tambahan kuota Program Keluarga Harapan (PKH) dan meningkatkan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Juga diharapkan bisa melakukan pemberdayaan UMKM serta peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi.
Terakhir, dibutuhkan dukungan dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrem terutama bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan program sanitasi. (Rel/*)
