Payakumbuh, pasbana— Bertempat di kantor lurah Sawah Padang Auakuniang, kecamatan Payakumbuh Selatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh gelar sosialisasi pengarustamaan gender bagi LPM, tokoh masyarakat dan tokoh agama, Senin (07/08).
Dimoderatori Kabid Pemberdayaan Perempuan Betri Yetti dari DP3AP2KB, sosialisasi dalam upaya pembangunan keluarga dengan penekanan pentingnya penguatan ketahanan keluarga itu turut dibekali oleh tiga orang narasumber, terdiri dari Dinas P3AP2KB Agustion, Dinas Pendidikan Syafni Hasni dan TP-PKK Wirdawati, dan dihadiri oleh Babhinkamtibmas Zulkifli beserta jajaran dari DP3AP2KB kota Payakumbuh.
Sosialisasi bertujuan sebagai langkah awal pengenalan Pengarusutamaan Gender agar nantinya dapat diimplementasikan di masyarakat. Acara dibuka oleh Plt. Lurah Sawah Padang Auakuniang (Sapaku) Nazirwan dan dilanjutkan dengan sambutan dari Agustion selaku kepala Dinas P3AP2KB yang menyampaikan tujuan dari Pengaruusutamaan Gender di masyarakat.
Jika dilihat dari maknanya, pengarustamaan gender merupakan persamaan derajat perempuan nusantara yang mendedikasikan intelektualitas, gagasan, dan perjuangannya untuk mendobrak ketidakadilan yang dihadapi.
Mengawali sambutannya, Agustion mengatakan, tujuan penyelenggaraan sosialiasi pengarusutamaan gender dalam mewujudkan peningkatan kualitas keluarga Kota Payakumbuh tahun 2023 adalah untuk mencapai kesetaraan, keadilan gender pada sejumlah aspek kehidupan manusia dan mewujudkan keluarga yang berkualitas dan harmonis.
“Tujuan lainnya yakni meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pembinaan ketahanan keluarga serta meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam kelurga dan masyarakat,” ujarnya.
Agustion sampaikan jika kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban.
“Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia ketiga di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi, namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri,” ungkap Agustion.
Lebih lanjut, Menurut Agustion, perempuan berperan sebagai subjek pembangunan sehingga sangat penting untuk terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan responsif gender, perempuan, anak dan kelompok rentan.
Pengarusutamaan gender merupakan isu lintas bidang yang mewarnai seluruh kebijakan program dan kegiatan semua instansi daerah dibutuhkan rencana aksi daerah yang strategis dengan implementasi yang berkesinambungan dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pembangunan nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga.
Perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat menjadi sasaran utama dalam pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga adalah upah mewujudkan keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera yang hidup dalam lingkungan yang sehat pada setiap tahapan kehidupan, sehingga diperlukan intervensi berbeda namun berkelanjutan.
“Dengan adanya sosialiasi pada hari ini diharapkan dapat menjadi motivasi di dalam melaksanakan pembangunan ketahanan keluarga di lingkungan masing-masing sehingga mampu bergerak bersama di dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga Indonesia khususnya di Payakumbuh,” pungkasnya. (BD)
