Payakumbuh, pasbana-- Masih banyak masalah aktual di tengah-tengah masyarakat seperti bantuan dari Pemerintah yang belum merata atau diskriminatif dan tidak tepat sasaran terhadap penerima yang membutuhkan, aspirasi terhadap pengawasan DPRD itu tersampaikan disela-sela reses Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wulan Denura,S.St, Sabtu (4/11).
Saat reses sedang berlangsung, salah seorang warga Payakumbuh Mian (47), menyampaikan bahwa tetangganya yang janda dan punya tiga orang anak yatim, karena dia tidak punya uang untuk beli rumah, dia pun tinggal di rumah kontrakan.
“Melihat hidupnya yang miris itu (jauh dari kecukupan) saya coba mengarahkannya ke kelurahan setempat agar mereka bisa mendapatkan bantuan. Sayapun kesal karena pihak kelurahan terkesan menolak. Maka dari itu harapan kami kepada ibuk Wulan agar panitia maupun petugas pelaksana bansos ataupun PSM nya agar diroling setiap tahunnya,” harapnya.
Bahkan beberapa warga turut menyampaikan bahwa ada kalangan menengah ke atas yang justru mendapat bantuan. Padahal salah satu syarat untuk mendapat PKH atau bantuan lainnya adalah tergolong dalam keluarga miskin atau pra sejahtera. “Disini kami sangat mengharapkan peran pengawasan DPRD terhadap masyarakat sampai ke tingkat bawah, jangan hanya sampai di Dinas terkait atau Walikota saja, ke Kelurahan juga ikut di awasi, buk,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Wulan Denura berkata, sebelumnya di kelurahan sudah kita kroschek, penting untuk kita ketahui bersama bahwa di setiap bantuan harus ada pemutakhiran data setiap satu bulan.
“Pemutakhiran data dilakukan oleh RT/RW, faskel dan harus diawasi oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh. Supaya bantuan dapat menyeluruh,” terang Wulan.
Terakhir, Pimpinan DPRD Kota Payakumbuh, Wulan Denura menekankan, bahwa setiap program yang ditujukan ke masyarakat menengah ke bawah harus dikerjakan dan dikawal secara serius.
Kami setiap rapat di kantor DPRD selalu menekankan pada dinas terkait untuk update data dan turun langsung ke masyarakat, agar tidak timbul gejolak setiap adanya bantuan, apalagi saat ini kota Payakumbuh mendapatkan bantuan insentif fiskal dari pemerintah pusat, sebanyak 9,1 M yang direalisasikan di perubahan APBD tahun 2023 dan APBD tahun 2024 nantinya.
“Agar tidak menimbulkan sporadis, semua masyarakat harus merasakan manfaat dari setiap program jadi harus dikerjakan dengan benar. Nanti akan kita tinjau ulang,” pungkas Wulan. (BD)
