Padang Panjang, pasbana - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Padang Panjang gelar Musyawarah Cabang (Muscab) ke-2, Sabtu, 25 November 2023 di Aula Dinas Sosial PPKBPPPA Kota Padang Panjang.
Kegiatan ini dibuka Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setdako, Nofiyanti, S.STP, M.M turut dihadiri Pj. Ketua TP-PKK Kota, Sri Hidayani Sonny, S.E, Akt, Kabid Pelayanan Penanganan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial PPKBPPPA, Syafriman Thaib, S.P, M.Si serta ketua PPDI Sumbar, Ebnovrio Hanesty, M.Pd.
Nofiyanti berharap muscab ini dapat sebagai wadah aspirasi serta merumuskan kebijakan, program dan kegiatan bagi gerak langkah DPC PPDI kedepan dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas.
"Kita bangga dengan digelarnya muscab ini. Disabilitas sebagai bagian dari masyarakat yang punya kedudukan sama dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara, semoga banyak hal yang bisa diprogramkan ke depan karena keterbatasan bukanlah sebuah hal sebagai penghalang," ungkapnya.
Ebnovrio berharap kepengurusan baru yang akan dibentuk bisa lebih baik dalam memperjuangkan hak disabilitas di Kota Padang Panjang.
"Terima kasih kepada Pemko yang telah memfasilitasi PPDI selama ini. Kita patut berbangga karena Padang Panjang telah berhasil dalam demokrasi dengan digelarnya muscab ini," tuturnya
Sementara itu, Ketua DPC PPDI, Ramadhan menyebutkan, muscab ini guna membentuk kepengurusan baru seiring berakhirnya masa jabatan pengurus lama periode 2018-2023 lalu.
"Tema yang diangkat dalam muscab ini 'Spirit Inklusi untuk Kesetaraan di Bumi Serambi Mekkah'. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan peran yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Perlu upaya nyata agar terwujud kesinambungan yang menciptakan kemandirian bagi penyandang disabilitas tersebut," tambahnya.
Seringnya waktu dan
Saat berjalan muscab terpilihlah saudara Muhamad Ilham, S.Ds.M.Sn selaku ketua Formatur dan Ketua Dewan Pertimbgan Organisasi (DPO) DPC PPDI PP saudara Silvina Marta dalam sidang muscab dalam hal Pemilihan secara Musyawarah dan mufakat. Semoga amanah tersebut bisa memperjuangkan hak hak disabilitas dan sesuai dengan aturan UU NO. 8 Tahun 2016.(rel/ilh)
