Oleh: Zulkarnaen *).
Pasbana - Dampak kegiatan kebudayaan yang dilakukan sejak 2020-2022 lalu, mengumpulkan beberapa Dewan Kesenian Se-Indonesia, membuat grup WA DK Se-Indonesia, mengadakan diskusi publik bersama Ditjenbud, Kemendikburistek, Dewan Kesenian Se-Indonesia, lalu diskusi publik dengan Pusat Prestasi Nasional, Kemenprarekraf,pakar seni musik islami Prof. Anne Rasmussen, dan berlanjut mendatangkan beliau jauh-jauh dari Amerika ke Kota Dumai tahun 2022. Yang semua pesertanya adalah masyarakat seni dan pelaku budaya. akhirnya saya diundang pada kongres kebudayaan Indonesia (KKI)2023.
Sebelum KKI 2023, saya mengikuti Pra KKI, telah dilakukan yang di fasilitasi oleh Ditjenbud, Koalisi Seni Indonesia di enam kota, salah satunya di Kota Dumai bulan September 2023, pesertanya pelaku budaya, pamong budaya, yang dikunjungi oleh Koalisi Seni Indonesia, lalu saya diundang juga pada Pra KKI di Jakarta yang diselenggarakan oleh Ditjenbud, di Grand Kemang Hotel Jakarta, 6-8 Oktober 2023, pesertanya perwakilan pelaku budaya, pamong budaya seluruh Indonesia, dan perwakilan Dewan Kesenian di Indonesia, hadir di antaranya Dewan Kesenian Kota Dumai, Samosir, Sulawesi, Jakarta, Kalimantan, Papua, beberapa kota di Jawa Timur, beberapa kota di Jawa tengah.
Pra KKI 2023 dilakukan untuk menyerap gagasan, masalah dan solusi kebudayaan yang akan dimasukan pada kegiatan KKI 2023 di Kompleks Kemendikbudristek Jakarta. Beberapa gedung yang dijadikan tempat diskusi adalah Plaza Insan Berprestasi, Graha Utama, dan beberapa tempat lainnya di Kompleks Kemendikbudristek.
Pada momen diskusi Penguatan lembaga kebudayaan, KKI 2023 di gedung Graha Utama, saya mempertanyakan soal gagasan Hilmar Farid selaku Dirjenbud, di Meksiko 2022, tentang kebudayaan itu seperti layanan publik, pertanyaannya, apa masih konsisten aktivitas kebudayaan itu seperti layanan publik, misal layanan rumah sakit. Ada atau tidak adanya orang sakit, layanan kesehatan tetap berjalan, tetap diberikan dana kepada pelayan rumah sakit. Demikian pula kegiatan kebudayaan, misalnya bidang kesenian, ada atau tidak ada penonton, kegiatan kesenian tetap ada.
Hilmar Farid menjawab, kita tetap konsisten, perlu dukungan semua lapisan masyarakat, pelaku kebudayaan dan pemerintah. Dalam diskusi ini peserta kongres meminta adanya menteri kebudayaan. Lalu Hilmar Farid minta mari kita gelorakan kepada masyarakat tentang gagasan kebudayaan ini.
Hasil KKI 2023 diperoleh 10 poin penting, dibacakan pada sidang pleno akhir KKI 2023, di Plaza Insan Berprestasi, bunyinya sebagai berikut:
1. Kebudayaan sebagai daya utama dalam transformasi ke-Indonesiaan merupakan hasil kesepakatan yang terus menerus berproses untuk mengolah dan mengembangkan keanekaragaman dan kekayaan hayati dan budaya dalam mengarungi perubahan global yang multi-dimensi.
2. 2024-2029 merupakan babak penting dalam meletakkan pemajuan kebudayaan sebagai kebutuhan dasar publik, dan sekaligus panduan transformasi ekonomi, sosial, dan ekologi, melalui tata kelola yang sehat, dan kerja para pelaku dan pandu-pandu budaya pada berbagai bidang, tingkatan dan sektor. Visi Indonesia 2045 mempersyaratkan terbentuknya pandu-pandu yang berbudi-daya dan berdaya-budi pada babak ini.
3. Kebebasan berekspresi membuka ruang yang nyaman dan aman, inovasi cara-cara baru dan kreativitas merupakan landasan pemajuan kebudayaan, yang perlu didukung oleh platform ekonomi budaya agar berkembang secara organik dan berkelanjutan.
4. Pendidikan yang berkebudayaan merupakan sekolah kehidupan, yang mengembangkan kemampuan belajar untuk menghidupi keanekaragaman dan kekayaan budaya, kecakapan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan ekologi, serta sikap merdeka yang berintegritas. Pendidikan yang berkebudayaan merupakan sekolah kehidupan, yang mengembangkan kemampuan belajar untuk menghidupi keanekaragaman dan kekayaan budaya, kecakapan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan ekologi, serta sikap merdeka yang berintegritas.
5. Transformasi tata kelola Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan menjadi prioritas kelembagaan untuk membangun ekosistem pemajuan kebudayaan. Musyawarah Kesenian Nasional menjadi platform bagi para seniman untuk hadir dan tampil berperan secara lebih dinamis dan terukur. Taman budaya, museum, galeri dan kawasan warisan budaya dikembangkan sebagai bentuk-bentuk layanan umum yang dapat diakses publik secara berkelanjutan.
6. Perjumpaan budaya lintas batas di tataran desa dan kota yang partisipatif dan inklusif direkatkan melalui platform Pekan Kebudayaan Nasional. Perhelatan digerakkan oleh cara kerja pe-lumbung-an (commoning) dan pengorganisasian kolektif secara organik untuk berbagi sumberdaya dari proses semai, tanam, panen, hingga simpan, kumpul dan bagi di tataran lokal serta jalinan antar komunitas global. Indonesia menghadirkan kembali Bandung Spirit melalui kerjasama kreatif dan diplomasi budaya.
7. Pemanfaatan teknologi digital merupakan keniscayaan untuk mengolah dataraya Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), Indeks Kebudayaan, Program Indonesiana, dan berbagai hasil panen budaya masyarakat. Kecerdasan buatan dioptimalkan untuk memutakhirkan warisan budaya dan inspirasi para maestro, empu-empu teknologi tradisional dalam proses regenerasi, transfer ilmu, dan inovasi. Di lain pihak, gangguan kesehatan mental dan perilaku negatif sebagai akibat dari konsumsi imaji dan budaya layar (screen culture) dari teknologi digital akan semakin membanyak, dan memerlukan cara-cara baru penanggulangan dan pencegahannya.
8. Masyarakat adat dan lokal lainnya adalah subjek yang berdaulat atas wilayah, sumber daya alam, dan sumber pengetahuan budaya, serta merupakan pengusung keanekaragaman budaya dan hayati. Keanekaragaman budaya dan hayati juga adalah modal bagi pengelolaan pariwisata ekologis, Program Sirkuit Perjumpaan Budaya, dan Lawatan Widyawisata yang terpadu, serta sarana-sarana lain untuk pengembangan rasa cinta Tanah Air.
9. Indonesia memerlukan suatu badan amatan pemajuan kebudayaan (Cultural Observatory) yang memantau, mengkaji perubahan budaya, dan merumuskan kebijakan dengan pendekatan holistik, trans- dan multi-disiplin.
10. Model APBN/D diselaraskan dengan kerangka kerja kebudayaan, termasuk sistem perpajakan dan insentif yang mendorong pemajuan kebudayaan. Pelayanan pemerintah di bidang kebudayaan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan secara mekanis-birokratis, dan dilaksanakan dengan penuh pelibatan dan partisipasi masyarakat yang penuh dan bermakna, dengan pemahaman atas narasi kebudayaan, dan imajinasi-imajinasi kreatif para pelaku dan pandu budaya. Keberadaan dana kebudayaan pada tingkat nasional telah mendorong kegairahan pegiat budaya untuk berkarya, berinteraksi dan berpartisipasi. Akses terhadap dana kebudayaan perlu diperluas ke seluruh wilayah Nusantara secara adil untuk menguatkan ekosistem kebudayaan dengan tata-kelola yang transparan dan akuntabel.
Hilmar Farid sebagai Ketua Sidang Pleno Akhir, menutup dengan ucapan mari kita gelorakan hasil gagasan KKI 2023 kepada seluruh masyarakat.
*). Penulis adalah undangan KKI 2023, Pengurus Dewan Kesenian Daerah Kota Dumai, Inisiator Forum Dewan Kesenian SeIndonesia, Guru Seni Budaya, penulis buku, dan penulis artikel dibeberapa media.
