Pasbana - Keputusan mewajibkan anggota Paskibra di Ibu Kota Negara (IKN) untuk melepas hijab menimbulkan banyak pro dan kontra di masyarakat. Kebijakan ini menuai kritikan karena dianggap tidak sensitif terhadap keberagaman dan hak pribadi individu.
"Hijab merupakan simbol penting bagi banyak perempuan Muslim yang memakainya. Ini bukan sekadar aksesoris, tetapi juga bagian dari identitas dan keyakinan agama mereka. Oleh karena itu, memaksa mereka untuk melepas hijab demi berpartisipasi dalam Paskibra bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan hak-hak pribadi. Tindakan ini tidak hanya mengabaikan hak individu untuk menjalankan keyakinannya tetapi juga menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai keberagaman yang dijunjung tinggi di Indonesia, " tegas Ketua Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Padang, Galuh Febryan Putra, Rabu (14/08).
Kebijakan ini bisa berdampak negatif pada motivasi dan semangat para peserta Paskibra yang berhijab. Bayangkan jika mereka merasa tertekan untuk memilih antara identitas keagamaan mereka dan berpartisipasi dalam kegiatan yang mereka minati. Ini bisa menurunkan rasa percaya diri mereka dan membuat mereka merasa terasing. Akibatnya, semangat mereka untuk berkontribusi dalam Paskibra bisa menurun, dan ini tentu tidak diinginkan.
Selain itu, kebijakan ini dapat menimbulkan kesan bahwa ada standar tertentu yang harus dipenuhi untuk diterima di lingkungan tertentu, yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip inklusivitas dan keberagaman. Di negara yang kaya akan pluralitas seperti Indonesia, kebijakan seperti ini seharusnya dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu.
Sebagai alternatif, pihak yang berwenang bisa mempertimbangkan solusi yang lebih inklusif, seperti mengakomodasi hijab dalam seragam Paskibra. Dengan cara ini, mereka bisa menghormati hak dan identitas setiap individu tanpa mengorbankan nilai-nilai keberagaman. Pendekatan seperti ini bisa menciptakan lingkungan yang lebih menyambut dan menghargai setiap anggota, tanpa harus membuat mereka memilih antara keyakinan pribadi dan partisipasi dalam kegiatan.
Secara keseluruhan, penting untuk menyeimbangkan antara aturan dan hak individu dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberagaman dan inklusivitas.
"Kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan dan keyakinan pribadi akan lebih mendukung semangat kebersamaan dan rasa saling menghargai di masyarakat kita," pungkasnya.(*)
