 |
Ketua PWI Kota Payakumbuh- Kabupaten Limapuluh Kota, Aspon Dedi. |
Pasbana, Payakumbuh - sekelompok orang yang mengatasnamakan BASMI (Barisan Sikat Maling Indonesia) yang beralamat di Padang menggelar aksi orasi di KPU kota Payakumbuh, Kamis (12/9/2024) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP BPK) terhadap sewa kendaraan di kantor Penghubung Pemprov Sumbar.
Laporan BPK yang bocor ke publik tersebut diduga dipolitisir dan mengarahkan isu kampanye negatif ke mantan ketua DPRD Sumbar, Supardi yang saat ini mencalonkan diri sebagai calon walikota Payakumbuh pilihan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Menanggapi hal itu, ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) kota Payakumbuh dan kabupaten Limapuluh Kota, Aspon Dedi, menegaskan kepada awak media agar tidak terpancing, masalah ini tidak ada kaitannya di KPU.
"Kalau mau demo silahkan di provinsi Sumbar, saya menghimbau kepada rekan media agar tidak terpancing, saya menduga demo di kantor KPU Payakumbuh cuma kebutuhan konten untuk di sebar di media sosial, yang sudah jamak terjadi. Untuk itu media yang ada di Payakumbuh jangan sampai jadi alat untuk menjatuhkan salah satu kandidat. Ingat, kita di media juga punya tanggungjawab untuk menciptakan dan mengawal Pilkada damai," kata Aspon Dedi.
Aspon Dedi juga mengajak stakeholder untuk menciptakan suasana pilkada yang kondusif, aman dan damai di kota Payakumbuh. Kalaupun ada pihak yang mau demo ke KPU, apa yang mau didemokan ke sana? Sementara KPU tugasnya penyelenggara pilkada.
“Jangan rusak pilkada Payakumbuh yang aman dan damai dengan cara-cara yang tidak sehat dan mengedepankan kampanye negatif. Lebih pasnya mereka demo di provinsi Sumbar," pesan Aspon Dedi saat orasi berlangsung di KPU setempat.
Sementara itu, salah seorang masyarakat Lismaderi bersama rombongan ibuk-ibuk di kawasan KPU Kubu Gadang mengatakan kepada wartawan, kami tidak percaya dengan isu isu yang mendiskreditkan Supardi. Mari ciptakan Pilkada damai, jangan bikin rusuh di kampung orang (Payakumbuh).
“Demo yang dilakukan oleh sekelompok orang di KPU Payakumbuh diduga demo orderan dan bayaran dari lawan politik Supardi. Bahwa kami sudah melacak kelompok yang demo ini adalah orang orang yang biasa melakukan demo yang diorder pihak lain. Selain itu kami masyarakat di Payakumbuh berkomitmen menjunjung tinggi pilkada badunsanak.
Hal senada juga spontan diutarakan, Sofia Yoni, menurutnya koordinator demo adalah mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang yang sudah biasa melakukan aktivitas demo orderan, hal ini juga dikuatkan oleh beberapa dosen UIN dan sejumlah aktivis di Padang.
“Terkait dengan tuduhan bahwa Supardi adalah aktor intelektual dan sedang diperiksa polda adalah informasi yang salah dan menjurus kepada fitnah. Karena persoalan di LHP BPK adalah persoalan administrasi bukan pidana dan sudah diselesaikan oleh kantor penghubung. Karena itu kami meminta semua pihak dalam Pilwako Payakumbuh untuk mengedepankan etika, dan menghindari kampanye negatif dan kampanye hitam,” ulasnya.
Sementara itu ketua KPU
Payakumbuh Wizri mengapresiasi peserta demo. Menurutnya ditengah situasi demokrasi Indonesia yang menurun,
masih ada kelompok yang peduli.
la mengungkapkan, pihaknya akan
mempertimbangkan tuntutan yang disampaikan oleh peserta demo sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada di KPU. “Kalau masalah hukum itu ranahnya penegak hukum," singkat ketua KPU.
Aksi unjuk rasa dikawal ketat polres Payakumbuh, sebelum berunjuk rasa, lokasi sudah disterilkan pihak kepolisian bersama jajaran. (BD)
