Payakumbuh, pasbana– Tujuh Fraksi di DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan pandangan umum atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh tahun anggaran 2025 di ruang sidang DPRD Kota Payakumbuh, Senin (28/10/2024).
Rapat ini dipimpin wakil ketua DPRD kota Payakumbuh, Hurisna Jamhur, didampingi Erlindawati dan dihadiri anggota DPRD lainnya, Pj. Walikota Payakumbuh, asisten, kepala OPD serta tamu undangan lainnya.
Sejumlah fraksi menyampaikan pandangan umum, usulan, dan kritik terkait penyusunan anggaran yang mengacu pada prioritas pembangunan daerah tersebut.
Fraksi Golkar mendukung tema RAPBD 2025, "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan," dan menekankan dukungan terhadap UMKM serta peningkatan infrastruktur kebudayaan. Golkar juga meminta perhatian pemerintah dalam mengatasi masalah sampah dan pengawasan jam operasional kafe.
Fraksi NasDem mengapresiasi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 17,5% menjadi Rp147,6 miliar dan meminta penjelasan mengenai defisit anggaran yang mencapai Rp65,4 miliar. Selain itu, Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya pengembangan SDM dan penanganan masalah sosial seperti narkoba.
Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya memberikan apresiasi terhadap Pemko Payakumbuh atas penyusunan RAPBD yang mengacu pada aturan nasional dan menyoroti lima fokus utama, yakni peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) berakhlak mulia, penguatan ekonomi berbasis inovasi, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, serta penguatan kehidupan sosial berbasis nilai adat dan agama.
Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp63 miliar untuk program penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting, fasilitas kesehatan, serta dukungan bagi sektor pertanian dan UMKM.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengawali pandangan dengan tema "Maju Bersama Indonesia Raya" dan mencatat proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp628,74 miliar, serta total belanja sebesar Rp694,19 miliar. PKS menyampaikan berbagai rekomendasi terkait pengembangan SDM, solusi pengelolaan sampah, dan penanganan kemiskinan.
Fraksi Partai Demokrat menekankan disiplin dalam pengelolaan anggaran dan alokasi dana untuk pengelolaan persampahan, sedangkan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan daerah dan pusat, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Sementara itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengingatkan agar belanja hibah harus proporsional dan memperhatikan aspirasi masyarakat. Mereka juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam penanganan masalah persampahan dan peningkatan SDM.
Dalam menanggapi berbagai masukan tersebut, Hurisna Jamhur menyatakan, “Kami mengapresiasi semua fraksi yang telah memberikan pandangan dan usulan konstruktif. Harapan kami, semua masukan ini dapat dipertimbangkan secara serius oleh Pemko dalam penyusunan RAPBD 2025. Kami ingin agar anggaran yang disusun benar-benar berdampak positif bagi masyarakat, mengatasi masalah yang ada, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.
Dengan banyaknya usulan dan kritik yang disampaikan, rapat ini diharapkan dapat menghasilkan pembahasan yang konstruktif untuk RAPBD 2025.
"Selanjutnya DPRD Kota Payakumbuh akan mendengarkan jawaban Wali Kota Payakumbuh atas pandangan umum fraksi ini pada 30 Oktober mendatang," pungkasnya. (BD)
