Sawahlunto: Kota Tambang yang Berkisah Tentang Kemerdekaan, Politik, dan Perubahan Identitas
Sawahlunto, pasbana - Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 1945, Kota Sawahlunto di Sumatera Barat segera bergeser dari kekuasaan Jepang ke tangan kaum Republik. Sawahlunto, yang sejak masa kolonial menjadi pusat penambangan batubara strategis, memiliki peran vital bagi perjuangan kemerdekaan. Terletak di area tambang batubara Ombilin, kota ini difungsikan oleh kaum Republik sebagai pusat perakitan senjata, memperkuat perlawanan terhadap penjajah yang masih bercokol.
Nasionalisasi Tambang Batubara dan Masa Kejayaan Singkat
Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengambil alih tambang batubara di Sawahlunto dan mengelolanya di bawah perusahaan tambang negara. Pada dekade 1950-an, nasionalisasi besar-besaran perusahaan milik Belanda dilakukan, termasuk tambang batubara Sawahlunto yang langsung dikelola pemerintah Republik.
Tidak seperti perusahaan-perusahaan kolonial lainnya yang memerlukan proses nasionalisasi yang panjang, tambang di Sawahlunto secara praktis sudah dikuasai sepenuhnya segera setelah kemerdekaan. Perekrutan pekerja dibuka luas, upah meningkat, dan kebijakan keras yang kerap dilakukan para mandor pada masa kolonial mulai dihapuskan.
Namun, krisis politik di dalam negeri membuat pemulihan tambang Sawahlunto tak berlangsung lama. Pada 1958, Pemberontakan PRRI yang berkecamuk selama tiga tahun memengaruhi operasional tambang dan menghambat proses produksi. Konflik ini memperparah kondisi tambang, dan produksinya mengalami penurunan drastis.
Situasi semakin tak menentu pada tahun 1965 dengan meletusnya peristiwa G30S. Sawahlunto turut terdampak oleh kebijakan pemerintah Orde Baru yang melakukan pembersihan terhadap unsur-unsur komunis, termasuk pekerja tambang yang terafiliasi dengan PKI. Dampaknya, aktivitas tambang kembali terhenti.
Meredupnya Sawahlunto di Tengah Krisis Ekonomi
Pada akhir 1960-an, krisis ekonomi global yang berkepanjangan turut mempengaruhi kota ini. Akibat penurunan produksi tambang, jumlah penduduk Sawahlunto ikut anjlok, dengan hanya sekitar 11.957 orang tercatat pada sensus 1970.
Di antara enam kota yang memiliki status kotamadya di Sumatera Barat, Sawahlunto menjadi kota terkecil, dihuni beragam etnis dari berbagai suku di Indonesia, namun tetap terisolasi dan “apa adanya.” Infrastruktur yang minim serta pembangunan yang terbatas semakin memperlihatkan kemunduran kota yang pernah berjaya ini.
“Ekonomi Kota Sawahlunto berkembang tanpa peningkatan kualitas bangunan, moda transportasi, industri, dan pekerjaan,” tulis Gede Budi Suprayoga dalam penelitiannya yang menggambarkan kemerosotan Sawahlunto pada masa itu.
Ketiadaan fasilitas hiburan seperti bioskop yang kerap sepi pengunjung menjadi penanda bahwa Sawahlunto mulai kehilangan daya tariknya. Pada 1972, majalah Aneka Minang menuliskan kondisi kota dengan nada prihatin, menggambarkan jalanan yang lengang serta kehidupan ekonomi yang lesu.
Mencari Identitas Baru: Dari Kota Tambang ke Kota Pendidikan
Dengan menurunnya pamor tambang batubara, pemerintah kota mulai berupaya mencari identitas baru bagi Sawahlunto. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Shalmury W.S., Sawahlunto mulai diarahkan menjadi kota pendidikan. Sebuah fakultas Ilmu Sosial dan Politik mulai didirikan, diikuti rencana untuk membangun sekolah teknik dan kejuruan lainnya. Upaya ini diharapkan dapat menghidupkan kembali denyut nadi ekonomi Sawahlunto dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat setempat.
Sawahlunto adalah bukti nyata bagaimana gejolak politik, ekonomi, dan sosial di tingkat global dan nasional mampu membawa perubahan besar pada sebuah kota kecil di pedalaman Sumatera Barat. Perjalanan kota ini, dari kemakmuran era kolonial hingga kemerosotan di masa kemerdekaan, menunjukkan bagaimana sebuah kota harus menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan zaman.
Kini, upaya menjadikan Sawahlunto sebagai kota pendidikan adalah langkah nyata untuk merebut kembali kejayaan yang pernah pudar, sekaligus memberi harapan baru bagi generasi mendatang. Makin tahu Indonesia.(bd)
