Padang Panjang, pasbana – Ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) Kota Padangpanjang menggelar aksi damai di halaman Balaikota untuk memperjuangkan kejelasan nasib mereka, Selasa (19/11).
Dengan membawa spanduk dan meneriakkan yel-yel, mereka menyampaikan empat tuntutan kepada Pemerintah Kota Padang Panjang yang dianggap vital untuk masa depan mereka.
“Kami menolak outsourcing, kami ingin diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menolak pemberhentian per 1 Januari 2025, dan meminta alokasi anggaran untuk THL tetap ada di APBD 2025,” tegas Roni Akbar, koordinator lapangan aksi, di tengah orasi yang disambut antusias oleh peserta aksi.
Ketua Forum Non-ASN Kota Padangpanjang, Riki Satria, mengungkapkan bahwa di lingkungan Pemerintah Kota Padangpanjang terdapat 1.400 THL. Dari jumlah itu, 1.200 sudah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), sementara 200 lainnya belum masuk.
"Kenyataannya, Pemko hanya mengajukan 71 orang dari 1.200 untuk diangkat menjadi PPPK. Bagaimana nasib sisanya? Ini bentuk ketidakadilan," ujar Riki.
Riki juga menyoroti kebijakan merumahkan sebagian THL mulai 1 Desember 2024 dan menggantikannya dengan sistem outsourcing. Ia menilai langkah tersebut tidak hanya merugikan pekerja, tetapi juga mengabaikan komitmen pemerintah untuk memberikan prioritas kepada tenaga yang telah lama mengabdi.
Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, hadir menemui peserta aksi bersama sejumlah pejabat lainnya. Dalam tanggapannya, Sonny menegaskan bahwa Pemko Padangpanjang tidak berniat merumahkan THL.
"Kami tetap memperjuangkan Non-ASN untuk diangkat menjadi PPPK, tentu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku," ujar Sonny.
Untuk menampung aspirasi secara lebih mendalam, Pj Wali Kota menyepakati audiensi dengan perwakilan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebanyak tiga perwakilan dari tiap OPD memasuki gedung Balaikota untuk menyampaikan tuntutan mereka secara langsung.
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa aksi berlangsung tertib tanpa insiden. Aparat kepolisian berjaga-jaga untuk memastikan keamanan selama aksi berlangsung. Para demonstran berharap audiensi ini dapat membuka jalan menuju solusi yang lebih adil bagi mereka.
“Ini bukan hanya tentang angka di database, tapi tentang kehidupan kami dan keluarga kami,” ujar salah seorang peserta aksi penuh harap.
Dengan ribuan THL yang nasibnya masih menggantung, perjuangan mereka menjadi pengingat akan pentingnya kebijakan yang adil dan berpihak pada rakyat kecil. Akankah aspirasi ini mendapat tanggapan yang konkret, atau justru tenggelam dalam tumpukan birokrasi?
Waktu akan menjadi saksi, sementara mereka yang berdiri di bawah terik matahari hari ini terus menanti jawaban atas perjuangan mereka. (Bd)
