Payakumbuh, Pasbana - Tokoh masyarakat Kota Payakumbuh,
Mukhlis Dt Parmato Sabatang warga Kelurahan Bodi Padang Alai, Kecamatan Payakumbuh Timur, menyebutkan, hebohnya praktik politik uang (money politic) dalam kegiatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) kota Payakumbuh sungguh sangat kita sayangkan.
"Sebab, praktik yang diharamkan agama tersebut telah menghilangkan esensi dari pesta demokrasi itu sendiri. Alasannya adalah masyarakat memilih calon tertentu bukan atas pertimbangan kemampuan si calon, melainkan lebih disebabkan oleh pengaruh uang,"ujar M. Dt. Parmato Sabatang kepada wartawan via WhatsAppnya, Sabtu (30/11).
Artinya, dengan hebohnya warga Payakumbuh terhadap dugaan politik uang tersebut, jelas saja calon yang benar-benar punya kompetensi menjadi kepala daerah malah tidak terpilih, karena yang bersangkutan tidak memiliki uang untuk membeli suara rakyat.
Kalau kondisinya sudah seperti ini, tentu saja tidak bisa diharapkan banyak kepada kepala daerah terpilih, terutama saat memegang jabatan nantinya. Sebab, ketika menjabat, boleh jadi yang terpikir di kepalanya adalah bagaimana cara mengembalikan modal yang telah dikeluarkan saat Pilkada.
Begitu juga saat mengangkat para kepala dinas nantinya, dimana si kepala daerah akan memilih para kepala dinas yang punya uang. Sementara pejabat karier yang punya kompetensi bisa saja tidak diangkat menjadi kepala dinas, terutama jika yang bersangkutan tidak memiliki uang untuk menyogok bosnya.
Sebelumnya diberitakan, saya sudah mendengar bahwa Bawaslu dan Gakkumdu saya sudah mengamankan sejumlah masyarakat pelapor dan terlapor, diduga melakukan praktik money politik (politik uang) untuk memilih paslon nomor urut 3.
Melihat kenyataan demikian, jelas saja merusak pesta demokrasi Payakumbuh. Pilkada tahun 2024 ini, rusak ulah dugaan money politik. Padahal jauh sebelumnya sudah disampaikan oleh pihak-pihak terkait jangan rusak Pilkada ulah paslon atau tim kampanye yang membeli suara rakyat.
"Kenyataannya terjadi juga saat ini. Harapan kami mari kita fair dalam bertarung. Oleh karena itu, kami minta LSM, tokoh masyarakat, stakeholder dan lainnya, harus bersatu melawan politik uang,"ujar Mukhlis Dt Parmato Sabatang.
Terpisah, ketua umum LSM Elang Indonesia Wisran kepada wartawan, Sabtu (30/11) di sekretariat Elang Payakumbuh. Menurutnya untuk efek jera bagi para pelaku yang merusak demokrasi di kota ini, tentu harus di proses sesuai aturan hukum sebagaimana mestinya.
Terkait dugaan money politik dalam pesta demokrasi di kota Payakumbuh dinilai sangat merusak tatanan demokrasi yang akan melahirkan seorang pemimpin dengan menghalalkan segala cara demi sebuah jabatan walikota-wakil walikota ke depannya.
"Sangat disayangkan, dalam dugaan money politic yang telah terjadi, dirugikan bukan kandidat saja, akan tetapi masyarakat kota Payakumbuh hingga merugikan kandidat yang mereka pilih. Padahal mereka berharap pilihannya menjadi pemenang dalam pesta demokrasi yang seharusnya berjalan dengan jujur dan bersih bukan dalam politik uang tersebut,"ujar Wisran.
Sebelumnya, buya Risman Muchtar juga menyebutkan, melihat dari video-video yang saya terima, diduga melakukan money politik dan diakui oleh beberapa masyarakat. Jika Bawaslu dan Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) betul-betul melakukan tugasnya saya pikir ini akan terbongkar semuanya.
Tentu sebagai masyarakat Payakumbuh yang sangat religi, kita tidak ingin negeri kita ini menjadi negeri yang mendapat musibah ulah pilkada dugaan main uang.
"Lahirnya seorang pemimpin dari proses money politik transaksional. Ini jelas perbuatan yang terkutuk. Allah mengutuk orang yang mau menyogok dan di sogok karena jelas akan masuk neraka. Kalau itu sudah menyangkut dengan pemilihan pemimpin, ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang terkutuk," ungkapnya. (BD)
