Padang Panjang, pasbana – Para dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang menggelar aksi solidaritas menuntut pencairan Tunjangan Kinerja (Tukin) pada Jumat (17/1) di kampus mereka. Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang digagas oleh Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (ADaksi).
Koordinator aksi, Dr. Afrizal Harun, M.Sn., menjelaskan bahwa tuntutan pencairan Tukin didasarkan pada amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 80 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Tukin adalah hak yang telah diatur sejak 2014, namun hingga saat ini dosen ASN di bawah naungan Kemendikbudristek belum pernah merasakannya. Sementara itu, dosen ASN di kementerian lain telah menerima Tukin sejak 2012,” ujarnya.
Afrizal menambahkan bahwa aksi ini tidak hanya untuk kepentingan lokal, tetapi juga sebagai bentuk solidaritas terhadap seluruh dosen ASN di Indonesia. “Kami menyatukan suara dengan ADaksi untuk menuntut pemerintah memperjelas status Tukin. Kami telah berkomunikasi dengan ADaksi dan siap mendukung aksi lanjutan yang akan dikoordinasikan secara nasional,” tegasnya.
Aksi ini melibatkan dosen dari berbagai program studi di dua fakultas yang ada di ISI Padang Panjang. Salah seorang dosen, Aryoni Ananta, mengungkapkan, “Para dosen yang terlibat datang dari berbagai program studi, menunjukkan bahwa isu ini dirasakan oleh semua pihak di kampus kami.”
Ketua ADaksi Korwil Sumatera Barat, Dr. Awerman, Ph.D., menyatakan bahwa Tukin dosen seharusnya sudah dicairkan sejak 2020. “Ini adalah hak dosen Indonesia, terutama karena kami telah memenuhi kewajiban mencerdaskan anak bangsa. Pemerintah harus segera menunaikan kewajiban ini,” tegasnya.
Awerman juga memperingatkan bahwa jika tuntutan ini tidak dipenuhi, aksi nasional akan digelar di Jakarta. “Kami siap melakukan mogok mengajar secara serentak di seluruh Indonesia selama satu semester jika tidak ada respons konkret dari pemerintah,” ancamnya.
Tukin menjadi persoalan serius bagi dosen ASN Kemendikbudristek karena ketidakadilan yang dirasakan selama bertahun-tahun. Padahal, kinerja dosen dinilai sebagai salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.
Aksi ini mencerminkan keresahan yang meluas di kalangan dosen ASN di seluruh Indonesia. Pemerintah diharapkan segera merespons tuntutan ini agar tidak mengganggu aktivitas akademik di perguruan tinggi dan menciptakan keadilan bagi para dosen.(*)
Tags: Tunjangan Kinerja, ISI Padang Panjang, Dosen ASN, ADaksi, Pendidikan Indonesia
