Padang, pasbana - Kota Padang, Sumatera Barat, terus menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah seiring dengan meningkatnya volume sampah yang dihasilkan masyarakat. Meskipun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang berupaya keras menjaga kebersihan kota, keterbatasan armada dan fasilitas pengelolaan sampah menjadi kendala utama. Hal ini disampaikan oleh Kepala DLH Kota Padang, Fadelan FM, dalam keterangannya pada Rabu (29/1/2025).
Menurut Fadelan, volume sampah di Kota Padang diperkirakan akan meningkat sebesar 15 persen pada tahun 2025, dari 460 ton per hari menjadi 500 ton per hari. Peningkatan ini disebabkan oleh terbentuknya Lembaga Pengelola Sampah (LPS) yang mulai beroperasi pada Januari 2025. LPS bertugas mengangkut sampah langsung dari rumah warga ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS), sehingga masyarakat kini lebih banyak membuang sampah ke tempat yang semestinya, bukan lagi ke sungai atau dibakar.
“Dengan adanya LPS, masyarakat semakin sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah kemajuan positif, tetapi juga menambah beban kerja kami karena volume sampah yang diangkut semakin besar,” ujar Fadelan.
Saat ini, DLH Kota Padang memiliki 29 unit dump truk, 43 unit truk amrol, dan 208 bak kontainer. Namun, berdasarkan kebutuhan ideal, masih diperlukan tambahan 70 bak kontainer dan 10 truk amrol untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan efektif. Pada tahun 2025, DLH hanya mendapatkan tambahan 1 unit mobil amrol dari dana APBD dan 13 unit bak kontainer.
“Kami menyadari bahwa fasilitas yang ada masih jauh dari ideal. Namun, dengan anggaran terbatas, kami terus berupaya mencari solusi, termasuk melalui kerja sama dengan pihak ketiga,” kata Fadelan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Padang tengah mengupayakan penambahan armada melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Fadelan menegaskan bahwa kebersihan kota adalah tanggung jawab bersama, sehingga partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan.
Selain peningkatan volume sampah, DLH Kota Padang juga menghadapi tantangan dalam distribusi becak motor (betor) yang digunakan untuk mengangkut sampah dari lingkungan warga ke TPS. Fadelan menjelaskan bahwa penyaluran betor dari dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD tidak lagi dilakukan melalui DLH, tetapi langsung ke masing-masing LPS di kelurahan.
“Betor langsung diserahkan oleh anggota dewan ke LPS di daerah pemilihan (dapil) mereka masing-masing. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah proses pengangkutan sampah dan mengurangi sampah yang dibuang sembarangan,” jelasnya.
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, DLH Kota Padang tetap berkomitmen untuk menjaga kebersihan kota. Fadelan berharap, dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk LPS dan masyarakat, pengelolaan sampah di Kota Padang dapat semakin efektif.
“Kami berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan terus meningkat. Selain itu, dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, serta pihak swasta, sangat kami butuhkan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pengelolaan sampah,” pungkas Fadelan.
Dengan upaya yang terus dilakukan, diharapkan Kota Padang dapat mengatasi masalah sampah secara bertahap dan menjadi kota yang lebih bersih serta nyaman bagi warganya.(rel/bd)
