Pekanbaru, pasbana – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Pekanbaru menerima kunjungan kerja dari Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang pada hari ini. Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi, melakukan koordinasi, konsultasi, serta memperdalam pemahaman terkait tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Kunjungan kerja tersebut diterima langsung oleh Kepala Bagian PBJ Setda Kota Pekanbaru, Hadi Firmansyah, didampingi oleh Pranata Komputer Purwito, Pokja Pemilihan, serta Pejabat Pengadaan di lingkungan PBJ Setda Pekanbaru. Rombongan Banggar DPRD Kota Padang Panjang yang terdiri dari 10 orang disambut hangat oleh Hadi Firmansyah.
“Selamat datang dan apresiasi serta penghargaan sebesar-besarnya kepada Banggar DPRD Kota Padang Panjang beserta rombongan yang telah sudi melaksanakan silaturahmi, koordinasi, serta konsultasi ke Bagian PBJ Setda Pekanbaru. Semoga dalam kunjungan hari ini dapat saling bertukar informasi, meningkatkan pengetahuan, dan pemahaman terkait pengadaan barang dan jasa ke depannya,” ujar Hadi Firmansyah dalam sambutannya.
Pemimpin rombongan, Mahdelmi, menjelaskan bahwa tujuan kunjungan ini adalah untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Kota Pekanbaru dipilih sebagai destinasi kunjungan karena dinilai memiliki tata kelola pengadaan barang dan jasa yang baik, yang tercermin dari berbagai capaian positif yang telah diraih.
“Tujuan kami ke Kota Pekanbaru adalah untuk mendapatkan informasi dan masukan karena Kota Pekanbaru memiliki nilai bagus dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Salah satunya adalah hasil Monitoring Center of Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diumumkan oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI pada tanggal 21 Februari 2025,” jelas Mahdelmi.
Menurutnya, Kota Pekanbaru berhasil melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya dengan nilai sempurna, yakni 100 persen. Selain itu, Kota Pekanbaru juga menempati peringkat kedua terbaik dalam layanan e-purchasing kategori kota di Indonesia. Prestasi lainnya adalah meraih Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2024 dengan predikat “Baik” dan nilai 78,20.
“Semoga dalam diskusi ini kita bisa berbagi pengalaman dengan Kota Pekanbaru agar bisa mendapat predikat serupa,” tambah Mahdelmi.
Mahdelmi juga mengungkapkan bahwa beberapa proyek pembangunan di Kota Padang Panjang seringkali terhambat akibat masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ia berharap dapat mempelajari solusi dari Kota Pekanbaru untuk mengatasi tantangan tersebut.
“Kami ingin mengetahui saran dari Pemerintah Kota Pekanbaru agar hal tersebut dapat dicegah. Masalah ini sering terjadi dari tahun ke tahun, mulai dari kualifikasi pemilihan tender, penetapan pemenang, hingga sanksi bagi pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu,” pungkasnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun sinergi antar daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan berbagi pengalaman dan best practice, kedua kota berharap dapat menciptakan sistem pengadaan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa di Kota Pekanbaru. Kunjungan ini juga menjadi momentum bagi kami untuk saling belajar dan memperkuat jaringan kerja sama antar daerah,” tutup Hadi Firmansyah.
Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan Kota Padang Panjang dapat mengadopsi praktik-praktik terbaik dari Kota Pekanbaru, sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa di daerahnya.(rel/*)
