Jakarta, pasbana – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah, mewakili Menteri PU Dody Hanggodo, menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek pembangunan Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I) di Provinsi Sumatera Barat. Acara ini digelar di Auditorium Kementerian PU akhir pekan lalu, menandai dimulainya proyek strategis yang bertujuan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan lalu lintas di daerah rawan kecelakaan tersebut.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Rachman Arief Dienaputra, menjelaskan bahwa tikungan Panorama I (Sitinjau Lauik I) merupakan salah satu titik rawan kecelakaan di Sumatera Barat. "Tikungan ini memiliki geometrik jalan yang cukup tajam, sehingga memerlukan penanganan serius melalui perubahan geometrik jalan baru yang sesuai dengan standar teknis, keselamatan, dan kenyamanan lalu lintas," ujar Arief dalam keterangan tertulisnya, kemarin.
Flyover Sitinjau Lauik I terletak pada ruas jalan nasional yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Solok, yang merupakan jalur logistik penting bagi perekonomian Sumatera Barat. Meskipun proyek ini termasuk dalam infrastruktur ekonomi, Arief menegaskan bahwa proyek ini tidak akan menghasilkan pendapatan dari pengguna jalan karena terletak pada jalan nasional yang tidak memiliki tarif operasional.
Proyek ini memerlukan investasi sebesar Rp2,793 triliun, dengan skema pengembalian investasi melalui Availability Payment (AP). Masa kerja sama proyek ini adalah 12,5 tahun, terdiri dari 2,5 tahun masa konstruksi dan 10 tahun masa layanan. Pemerintah akan melakukan pembayaran sebesar Rp638,4 miliar per tahun (termasuk PPN) selama masa layanan.
Konsorsium PT Hutama Karya (Persero) dan PT Hutama Karya Infrastruktur telah ditetapkan sebagai pemenang lelang proyek ini pada Oktober 2024. Proses lelang dimulai pada Maret 2024 dan selesai pada Oktober 2024. Lingkup proyek meliputi pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 2,774 km, pemeliharaan jalan eksisting, penyediaan sistem dan alat Weigh-in-Motion (WIM), serta preservasi jalan dan jembatan selama masa layanan. Proyek ini menggunakan skema model Design – Build – Finance – Operate – Maintenance - Transfer (DBFOM), yang memadukan berbagai elemen proyek ke dalam satu kontrak berbasis kinerja.
Penandatanganan perjanjian ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, Sudarto, mengapresiasi komitmen Kementerian PU dalam menambah skema pembiayaan infrastruktur di luar APBN.
"Proyek KPBU ini merupakan contoh sinergi yang baik untuk menghasilkan solusi infrastruktur yang efektif dan efisien. Kami berharap Kementerian PU dapat terus memprioritaskan dana AP dan menerapkan pengalaman ini pada proyek infrastruktur lainnya," kata Sudarto.
Direktur Utama PT PII, M. Wahid Sutopo, menyatakan komitmennya sebagai Special Mission Vehicles Kementerian Keuangan untuk memberikan penjaminan pada proyek Flyover Panorama I Sitinjau Lauik. "Penjaminan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan kenyamanan bagi investor dalam berinvestasi pada proyek ini. Kami akan terus mendorong skema pembiayaan inovatif untuk mendukung pengembangan infrastruktur di Sumatera Barat," ujar Sutopo.
Proyek ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan lalu lintas, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan konektivitas. Flyover Panorama I Sitinjau Lauik akan menjadi infrastruktur strategis yang menghubungkan wilayah-wilayah penting di Sumatera Barat, memperlancar distribusi logistik, dan mendorong aktivitas ekonomi di daerah tersebut.
Dengan demikian, proyek ini tidak hanya menjadi solusi bagi masalah keselamatan jalan, tetapi juga menjadi langkah besar dalam upaya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan di Sumatera Barat. (rel/*)
